Cite This        Tampung        Export Record
Judul Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah, pengangguran dan pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat daerah serta tata cara pengembalian tunjangan komunikasi intensif dan nama operasional
Pengarang INDONESIA. Departemen Dalam Negeri
Edisi Cet. 1
Penerbitan Jakarta Novindo 2007
Deskripsi Fisik v, 128 hlmilus21 cm
ISBN 978-(&(-(250-94-0
Subjek Keuangan Daerah - Undang-undang dan peraturan
Bahasa Indonesia

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
08201302012 R 336 Ind P Baca ditempat Grhatama Pustaka - R. Baca Tandon Bawah Tidak Tersedia
08201302113 R 336 Ind P Baca ditempat Grhatama Pustaka - R. Baca Tandon Bawah Tidak Tersedia
08201301661 R 336 Ind P Baca ditempat Grhatama Pustaka - R. Baca Referens Undang-undang Tersedia
08201301677 R 336 Ind P Baca ditempat Grhatama Pustaka - R. Baca Referens Undang-undang Tersedia
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 YOGYA-02090000070395
005 20090227093355.0
008 ***********************************ind**
020 # # $a 978-(&(-(250-94-0
035 # # $0010-020900000070395
090 # # $l R $a 336 $b Ind P
110 # # $a INDONESIA. Departemen Dalam Negeri
245 # # $a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah, pengangguran dan pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat daerah serta tata cara pengembalian tunjangan komunikasi intensif dan nama operasional
250 # # $a Cet. 1
260 # # $a Jakarta $b Novindo $c 2007
300 # # $a v, 128 hlm $b ilus $c 21 cm
650 # # $a Keuangan Daerah - Undang-undang dan peraturan
850 # # $a YOPDDIY (B)
980 # # $a16-11-2007
985 # # $a 3
999 # # $a 07B0032321
999 # # $a 07B0032324
Content Unduh katalog