Cite This        Tampung        Export Record
Judul Keputusan Presiden RI Nomor 181 tahun 2000, nomor 17 tahun 2000, nomor 18 tahun 2000 tentang : dana alokasi urusan daerah propinsi tahun anggaran 2001..
Pengarang INDONESIA. Presiden (Keputusan, Instruksi dsb)
Edisi Cet.1
Penerbitan Jakarta Mini Jaya Abadi 2001
Deskripsi Fisik xii, 218 hlmilus21 cm
ISBN 979-9561-2-2
Subjek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Bahasa Indonesia

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
06A0019692 R 351.72 Ind K Baca ditempat Grhatama Pustaka - R. Baca Tandon Bawah Tidak Tersedia
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 YOGYA-02090000032690
005 20090227024715.0
008 ***********************************ind**
020 # # $a 979-9561-2-2
035 # # $0010-020900000032690
082 # # $a351.72
090 # # $l R $a 351.72 $b Ind K
111 # # $a INDONESIA. Presiden (Keputusan, Instruksi dsb)
245 # # $a Keputusan Presiden RI Nomor 181 tahun 2000, nomor 17 tahun 2000, nomor 18 tahun 2000 tentang : dana alokasi urusan daerah propinsi tahun anggaran 2001..
250 # # $a Cet.1
260 # # $a Jakarta $b Mini Jaya Abadi $c 2001
300 # # $a xii, 218 hlm $b ilus $c 21 cm
650 # # $a Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
850 # # $a YOPDDIY(B)
980 # # $a22-01-07
985 # # $a 1
999 # # $a 06A0019692
Content Unduh katalog
 
Karya Terkait :
Peraturan Menteri Keuangan nomor 80/PMK/2007 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan rencana kerja dan anggaran kementrian negara/lembaga dan penyusunan,penelaahan,pengesahan dan pelaksanaan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2008 Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (pengganti) Keppres 14 th. 1980 dilengkapi .. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 1984 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1984 tentang .. Keputusan Presiden nomor 24 tahun 1995 tentang perubahan atas Keppres nomor 16 tahun 1994 tentang pelaksanaan APBN Keppres no. 13 th. 1995 tentang tata cara pembayaran pemotongan PPH dan PPN, PPn-BM berdasarkan Undang-undang perpajakan baru 1995 Show More