Pencarian lanjut - Riwayat Pencarian - Bantuan
  1. Home
  2. Detail Result

Cite This        Tampung        Export Record
Judul PERATURAN Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2007 tentang perubahan ketujuh atas keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah
Pengarang INDONESIA. [Peraturan-peraturan]
Edisi Cet. 10
Penerbitan Jakarta Eka Jaya 2007
Deskripsi Fisik xii, 416 hlm21 cm
Subjek Pengadaan barang dan jasa
Bahasa Indonesia

 
No Barcode No. Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
08201311361 352.55 Ind P Dapat dipinjam Grhatama Pustaka - R. Baca Umum Tersedia
Tag Ind1 Ind2 Isi
001 YOGYA-02090000070571
005 20140701200711.0
006
007
008 ind
035 # # $a 0010-020900000070571
082 # # $a 352.55
090 # # $a 352.55 $b Ind P
110 # # $a INDONESIA. [Peraturan-peraturan]
245 # # $a PERATURAN Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2007 tentang perubahan ketujuh atas keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah
250 # # $a Cet. 10
260 # # $a Jakarta $b Eka Jaya $c 2007
300 # # $a xii, 416 hlm $c 21 cm
650 # # $a Pengadaan barang dan jasa
850 # # $a YOPDDIY (B)
999 # # $a 07B0032674
999 # # $a 07B0032675
999 # # $a 07B0032676
Content Unduh katalog
 
Karya Terkait :
Kepres RI No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dilengkapi dengan lampiran I & II Kepres No. 80 Tahun 2003 PENGADAAN barang dan jasa pemerintah dan langkah-langkah menghapus KKN dari Perekonomian Nasiona KEPPRES no. 80 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah ahun 2003 Peraturan kepala lembaga kebijaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Nomor:6 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor:70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
Standar dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah (standard bidding document) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah percepatan pembangunan ekonomi E-procurement dan penumbuhan iklim usaha daerah hasil penelitian di Indonesia : studi pada empat daerah (Surabaya, Jember, Sampang, dan Kediri) / Rachmat Hidayat, Edy Wahyudi, Suji; penyunting, Rachmat Hidayat Memahami pengadaan pekerjaan konstruksi : berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri PUPR No. 7 Tahun 2019 / penulis, Nasridal Patria Kedudukan pemerintah : dalam kontrak pengadaan barang dan jasa / Merry Tjoanda; penyunting, Victor Juzuf Sedubun, Aditya Timor Eldian, Tiara Azhari
Show More